DPRD Setujui Pertanggungjawaban APBD Asahan 2016
Kisaran, (LWI Pos);
Akhirnya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 disetujui para wakil rakyat di DPRD Asahan.
Dengan jumlah 7 fraksi di DPRD Asahan, maka 6 fraksi menyatakan metuju dengan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan 2016 tersebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 262 miliar lebih. Di mana satu persatu para perwakilan dari partai, membacakan pernyataan tertulisnya dengan jawaban setuju.
"Hanya Fraksi Hanura yang tidak menyatakan sikapnya setuju atau tidak," ujar Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan dalam membacakan pidato akhirnya pada rapat paripurna saat penyampaian pandangan akhir fraksi, terkait pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2016, di Gedung Madani DPRD Asahan, Selasa (18/7/2017).
Diketahui sebelumnya, APBD Kabupaten Asahan 2016 terealisasi Rp 1,4 triliun dari Rp 1,6 triliun dan telah disahkan sebelumnya.
Sementara itu, Fraksi Hanura tidak mengambil sikap setuju atau tidak terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2016 yang telah usai itu.
Diketahui, keenam fraksi yang menyatakan setuju, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra dan Fraksi Kedaulatan Umat. Walaupun sempat mendapat pertanyaan dari Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Baharuddin Harahap.
"Atas nama Fraksi Gerindra, kami sangat menyayangkan besarnya jumlah Silpa, maka kita berharap bupati lebih bijak memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya, sehingga ini mempengaruhi terjadinya Silpa. Artinya, SDM lah menjadi penyebabnya dan berdampak kepada pembangunan yang berguna untuk masyarakat luas," kata Baharuddin.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, mengucapkan terima kasih kepada pihak legislatif atas disetujuinya laporan pertanggung jawan pelaksanaan APBD 2016 itu dan mengakui akan penyampaian yang diberi Fraksi Gerindra.
"Kita menampung yang disampaikan Fraksi Gerindra, memang membesarnya SILPA juga ada pengaruh SDM di OPD namun saat itu massa transisi,: ujar Bupati.
Kembali Bupati mengatakan, dengan telah disetujuinya Ranperda ini, maka tahap berikutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk dievaluasi. (W-08).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar